Haji sejatinya menawarkan narasi kosmopolitanisme Islam: bahwa perbedaan ras, etnis, dan kewarganegaraan dilebur dalam satu identitas keimanan. Nilai ini sejalan dengan prinsip civic pluralism dalam kehidupan berbangsa, di mana keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun solidaritas kolektif.

“Kami berharap jemaah haji puas dengan kontribusi yang diberikan KPI sehingga dapat menjalankan ibadahnya dengan lebih nyaman dan khidmat, mulai dari perjalanan ke Tanah Suci hingga kembali lagi ke Tanah Air,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan biaya perjalanan dengan pelayanan ideal, sekaligus menjaga keberlanjutan finansial haji tanpa membebani calon jemaah di masa mendatang.

"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara

“Dengan dukungan operasional 24 jam dan penerapan standar mutu yang ketat, kami memastikan ketersediaan avtur dalam jumlah memadai dan kualitas terbaik sepanjang musim haji,” tegas Agustiawan.

Affan, sapaan akrabnya, juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen PIHK dalam menyukseskan penyelenggaraan haji 2025, dengan menyediakan fasilitas terbaik serta menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah.

Namun, inovasi struktural ini perlu dilengkapi dengan inovasi kultural—yakni pembangunan kesadaran bahwa haji adalah ibadah pelayanan, ibadah transformatif. Ia bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi perjalanan batin menuju kematangan spiritual dan komitmen sosial.

“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur,” tambah Agustiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga memotivasi para petugas haji. "Kalau jamaah haji dapat pahala ten, maka petugas haji ini bisa double. Sementara jamaah hajinya sudah istirahat tidur, tetapi para petugas masih berpanas-panasan untuk mengurus jamaah di tempat lain.

Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.

Hermansyah menambahkan, avtur yang diproduksi KPI telah memenuhi standar internasional. Hal ini untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan.

Semoga semangat tahun 2025 ini kita bisa terus berupaya lebih baik lagi demi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.” katanya.

"Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu," ujar Zainut.

"Haji mabrur itu insya Allah dalam hadis Bukhari Muslim tidak ada balasannya kecuali surga, hapus semua dosa-dosanya. Jadi nanti kita pulang dari tanah suci ke tanah air dalam keadaan bersih suci seperti bayi yang baru lahir," get more info ungkapnya.